Sehari setelah pertemuan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan presiden di istana, kemarin (1/4) giliran Ketua Umum PPP (kubu muktamar Surabaya) M. Romahurmuzy yang datang.
Secara formal, Romy –sapaan M. Romahurmuzy– datang bersama rombongan pengurus PPP hasil Muktamar Bandung 2011. Resminya, mereka datang untuk mengundang presiden menghadiri muktamar islah PPP di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, 8–11 April.
Namun, tak urung, pertemuan tersebut membuat spekulasi adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat semakin santer.
Maklum, PPP yang saat pilpres lalu bergabung di Koalisi Merah Putih (KMP) mengusung pasangan Prabowo-Hatta telah berbalik menyatakan dukungan terhadap pemerintah beberapa waktu lalu.
Saat dicegat wartawan, Romy tidak menampik adanya pembicaraan soal reshuffle. Namun, dia enggan berkomentar banyak. ’’Tidak semua yang kami bicarakan bisa disampaikan di sini,’’ ujarnya setelah pertemuan.
Meski terus didesak, Romy tetap memilih irit bicara. ’’Nanti lah. Saya tidak pas untuk menyampaikan,’’ lanjutnya.
Juru Bicara Presiden Johan Budi S.P. juga belum bersedia menjelaskan lebih jauh soal reshuffle kabinet.
Menurut dia, urusan penggantian menteri sepenuhnya menjadi wewenang presiden. ’’Tentu presiden kalau melakukan itu (reshuffle, Red) berkomunikasi dengan Wapres,’’ katanya.
Apakah berarti keputusan reshuffle menunggu kepulangan Wapres Jusuf Kalla dari Amerika Serikat? ’’Mengenai kapan (pelaksanaannya, Red), itu kan presiden yang memutuskan,’’ ujar Johan.
Saat disinggung mengenai kedatangan Wiranto dan Surya Paloh ke Istana Presiden Kamis (31/3), Johan menyatakan belum tahu substansi materi pertemuan. Saat itu dia tidak bersama presiden sehingga tidak mengetahuinya.
Berdasar informasi yang diperoleh Jawa Pos dari sejumlah petinggi partai di internal Koalisi Indonesia Hebat (KIH), sejumlah menteri dari parpol akan tersapu arus reshuffle jilid II ini. Yang paling santer adalah menteri asal PKB. Tidak hanya terkena
perombakan, partai yang kini menempatkan tiga kadernya di kabinet tersebut berpotensi kehilangan satu jatah kursi.
Sewaktu dikonfirmasi, Wasekjen DPP PKB Daniel Johan terkesan ’’pasrah’’. Dia hanya menegaskan, keputusan reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden Jokowi. ’’Presiden yang tahu. Hanya presiden yang tahu,’’ ujarnya.
Hingga tadi malam, kata dia, partainya juga belum diajak berkomunikasi oleh presiden terkait dengan hal tersebut. ’’Iya, rasanya memang belum,’’ ungkapnya.
Tiga kader PKB di kabinet adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Marwan Jafar; Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi; serta Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Menteri desa dan PDTT paling santer disebut-sebut akan terpental.
Selain PKB, salah seorang menteri dari Partai Hanura tidak lepas dari isu reshuffle. Yang paling kencang disebut-sebut adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi.
Saat ini Hanura mendudukkan dua kadernya di kabinet. Selain Yuddy Chrisnandi, ada Menteri Perindustrian Saleh Husin.
Ketua DPP Hanura Sarifuddin Sudding juga memasrahkan segala keputusan soal reshuffle kepada presiden.
’’Prinsipnya, kalau kinerja para pembantunya dianggap kurang memadai dalam rangka menjalankan program pemerintah, saya kira sah-sah saja dilakukan reshuffle,’’ katanya.
Dia menegaskan, dua kadernya yang duduk di kabinet telah diwakafkan ke pemerintahan Jokowi-JK. Karena itu, evaluasi menteri diserahkan sepenuhnya kepada presiden sebagai pemegang hak prerogatif.
Meski demikian, secara pribadi, Sudding memandang kinerja dua menteri asal Hanura masih relatif baik sejauh ini. Baik Yuddy Chrisnandi maupun Saleh Husin. ’’Itu yang kami lihat,’’ tandasnya.
Potensi lepasnya menteri asal partai politik itu diyakini berkaitan dengan diakomodasinya kekuatan politik baru di pemerintahan. Yaitu, keputusan bergabungnya PAN sebagai partai pemerintah. Partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu disebut-sebut bakal mendapat satu kursi di kabinet.
Nama yang paling mengemuka adalah Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Berdasar sumber di internal pimpinan DPR, beberapa waktu lalu politikus PAN tersebut berpamitan segera meninggalkan DPR untuk masuk ke kabinet.
