Nama-Nama Menteri Ini Dianggap Sudah Layak Diganti

Kabar reshuffle kabinet jilid II semakin sering terdengar beberapa hari terakhir ini. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah petinggi partai politik di Istana Negara belum lama ini juga menguatkan sinyal tentang akan adanya perombakan Kabinet Kerja.

Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Idil Akbar mengatakan, Jokowi -sapaan Joko Widodo- sebaiknya segera memberi kepastian soal reshuffle. “Kalau memang ada reshuffle paling lambat sampai bulan Juni harus ada kepastian," kata Idil saat dihubungi, Sabtu (2/3). .

Lantas, siapakah menteri-menteri yang dianggap layak diganti? "Saya kira memang ada beberapa nama yang menurut saya sudah layak di-reshuffle," ujarnya.

Lebih lanjut Idil menyebut satu per satu menteri yang layak diganti. Ia menyebut Yasonna Laoly yang kini memimpin kementerian hukum dan HAM berada di daftar teratas untuk dicopot.

Idil mengatakan, menteri asal PDIP itu ikut membuat gonjang-ganjing politik terkait konflik internal PPP dan Golkar yang tak kunjung usai. "Yasonna menurut saya paling layak untuk di-reshuffle,” katanya.

Selanjutnya ada nama Puan Maharani yang kini menjadi menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (menko PMK). Menurut Idil, selama ini kinerja Puan memang kurang kinclong. ”Menteri Puan Maharani yang hingga sekarang belum ada kejelasan mengenai kinerja, “ paparnya.

Ada pula nama Ferry M Baldan, menteri agraria dan tata ruang wilayah yang menurut Idil berkinerja rendah. Idil menyebut menteri asal Partai NasDem itu miskin terobosan. "Menteri Ferry sejauh ini termasuk adem ayem kinerjanya,” tuturnya.

Selain itu Idil juga menyebut dua menteri lain yang layak diganti. Keduanya dari non-partai. Yakni Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Idil menyebut Sudirman agak kontraproduktif. “Juga sering berseberangan dengan menteri-menteri lain, dan pada kasus Freeport menurut saya dia (Sudirman, red) cukup layak untuk di-reshuffle," paparnya.

Sedangkan Amran dianggap tak kunjung menunjukkan kinerjanya dalam hal produksi pangan guna mencapai swasembada. "Padahal pemerintahan ini sudah berjalan dua tahun tapi belum ada kinerja mentan dalam bidang pangan,” ujar Idil.

Artikel Jogja-Zone Lainnya :

Scroll to top